Palu – Anggota DPD RI asal Sulawesi Tengah, Andhika Mayrizal Amir, memanfaatkan agenda reses dengan mengunjungi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tengah, Jumat (31/7/2026). Dalam pertemuan tersebut, Andhika menyoroti sejumlah program prioritas pemerintah yang dinilai menyerap anggaran negara dalam jumlah besar dan membutuhkan pengawasan lebih ketat.
Kunjungan yang merupakan bagian dari rangkaian reses di Sulawesi Tengah itu berlangsung berbeda dari biasanya. Andhika diterima jajaran BPKP Sulteng di kedai kopi rumah dinas Kepala BPKP Sulteng di Jalan Maleo, Palu Selatan, menyesuaikan kebijakan Work From Home (WFH) yang sedang diterapkan.
Dalam dialog bersama jajaran BPKP, putra mantan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Ma’mun Amir, mengangkat sejumlah isu strategis, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, hingga pembangunan Kampung Nelayan.
Menurut Andhika, berbagai program prioritas tersebut menggunakan anggaran APBN yang sangat besar sehingga pelaksanaannya harus diawasi secara maksimal agar tepat sasaran.
“Saya banyak mendapatkan masukan dari daerah, termasuk dari para kepala desa terkait pembangunan Kopdes yang menelan anggaran cukup besar,” kata Andhika.
Ia mengungkapkan, sejumlah kepala desa menyampaikan bahwa pembangunan koperasi desa dinilai dapat dilakukan dengan biaya yang jauh lebih efisien.
“Mereka menyampaikan, jika menggunakan anggaran sekitar Rp1,6 miliar per koperasi, nilainya terlalu besar. Menurut mereka, desa bisa membangun koperasi secara swakelola dengan anggaran sekitar Rp600 juta,” ujarnya.
Selain Kopdes, Andhika juga menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menjadi perhatian masyarakat.
“Begitu juga MBG. Sekarang banyak desakan masyarakat agar program ini segera dievaluasi. Saya berharap BPKP semakin meningkatkan fungsi pengawasannya agar penggunaan anggaran tidak diselewengkan,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, Agus Yulianto, mengakui pihaknya menemukan sejumlah persoalan dalam implementasi program MBG maupun Kopdes Merah Putih.
Ia menyebutkan, saat ini BPKP tengah memfokuskan pengawasan terhadap beberapa dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai memiliki indikasi permasalahan dalam pengelolaannya.
“BPKP saat ini sedang fokus melakukan pemeriksaan terhadap beberapa dapur SPPG yang dianggap bermasalah sebagai bagian dari upaya memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan,” ujar Agus.
Pertemuan berlangsung dalam suasana dialogis dengan membahas berbagai masukan dari daerah terkait efektivitas pelaksanaan program pemerintah. Agenda reses kemudian ditutup dengan sesi foto bersama antara Senator Andhika Mayrizal Amir dan jajaran BPKP Provinsi Sulawesi Tengah.
