Jakarta – Biro Pers Media Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden mencabut akses peliputan jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, usai dirinya mewawancarai Presiden Prabowo Subianto mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah pencabutan tersebut menuai kritik luas, termasuk dari organisasi profesi wartawan dan Dewan Pers yang menilai tindakan itu berpotensi menghambat kebebasan pers.
Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menegaskan, kebebasan pers harus dijunjung tinggi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Biro Pers Istana sebaiknya memberikan penjelasan mengenai pencabutan ID Card wartawan CNN Indonesia agar tidak menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik di lingkungan Istana,” ujar Komaruddin dalam pernyataan resmi, Minggu (28/9/2025).
Dewan Pers juga menyampaikan empat poin sikap terkait kasus ini, antara lain:
1. Biro Pers diminta menjelaskan alasan pencabutan ID Pers CNN Indonesia.
2. Semua pihak diimbau menghormati fungsi pers sebagai pengemban amanah publik.
3. Kasus serupa jangan sampai terulang demi menjaga iklim kebebasan pers di Indonesia.
4. Akses liputan CNN Indonesia harus segera dipulihkan.
Menanggapi polemik ini, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan pihaknya akan mencari solusi terbaik melalui komunikasi dengan Biro Pers.
“Ya kita cari jalan keluar terbaiklah. Besok sudah kami sampaikan ke Biro Pers untuk dikomunikasikan agar ada jalan terbaik. Kita bangun komunikasi bersama,” ucap Prasetyo.
Kasus ini kini menjadi sorotan publik, karena menyangkut hubungan antara pemerintah dan kebebasan pers yang menjadi salah satu pilar demokrasi di Indonesia.
