Palu – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memasuki Masa Sidang II Tahun 2025–2026. Dalam rangka menyerap aspirasi dan melakukan pengawasan, Komite IV DPD RI menggelar kegiatan reses di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palu, Jalan Moh. Yamin, Kota Palu, Selasa (6/1/2026).
Anggota Komite IV DPD RI, Andhika Mayrizal Amir, S.H., M.Kn, tiba di KPP Pratama Palu didampingi Kepala Kantor DPD RI Perwakilan Sulawesi Tengah, M. Ali Wahyudi, S.E, bersama sejumlah staf. Rombongan diterima langsung oleh jajaran pimpinan KPP Pratama Palu.
Dalam pertemuan tersebut, Andhika Mayrizal Amir menyoroti sejumlah isu strategis, terutama terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) yang dinilai sangat berpengaruh terhadap penerimaan negara.
“Kinerja teman-teman di Pajak sangat menentukan besaran penerimaan negara dari wajib pajak,” ujar Andhika.
Ia juga menyinggung persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan, khususnya nikel di Sulawesi Tengah.
“Kalau kita lihat klaim Pak Gubernur, nilai yang disetor dari pertambangan nikel tembus Rp300 triliun, tapi DBH yang kita terima hanya sekitar Rp200 miliar,” ungkapnya.
Putra mantan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Ma’mun Amir, itu berharap KPP Pratama Palu terus meningkatkan kinerja pengawasan terhadap para wajib pajak, khususnya di sektor-sektor strategis yang berkontribusi besar terhadap penerimaan negara.
Pada kesempatan yang sama, pihak KPP Pratama Palu memaparkan kinerja penerimaan pajak tahun 2025. Secara umum, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp2,43 triliun atau sekitar 82,25 persen dari target yang ditetapkan.
Selain memberikan catatan kritis, Andhika Mayrizal Amir juga memberikan apresiasi atas kinerja KPP Pratama Palu dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.
“Pelayanan yang baik kepada masyarakat wajib pajak harus terus dipertahankan, karena ini bagian penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak,” pungkasnya.
Setelah melakukan dialog, reses di tutup dengan saling bertukar cindera mata sebagai bentuk sinergitas dalam membangun daerah.
