Donggala – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto kini menuai sorotan publik. Sejumlah masyarakat dan anggota DPR RI mendesak penghentian sementara sekaligus evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut, menyusul adanya kasus dugaan keracunan makanan di beberapa daerah.
Di Sulawesi Tengah, dua dapur Satuan Pelayanan Penyedia Gizi (SPPG) di Desa Nunurantai, Taopa, Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Banggai Kepulauan bahkan disegel polisi setelah sejumlah siswa diduga keracunan usai mengonsumsi menu MBG.
Menanggapi hal itu, pengelola SPPG Kabupaten Donggala, Mugira, menyampaikan pentingnya perbaikan sistem pengelolaan dapur agar kejadian serupa tidak terulang.
“Keracunan biasanya karena pemilihan bahan baku yang tidak segar atau kondisi tubuh anak-anak yang saat itu memang tidak sehat sehingga tidak bisa menerima makanan yang mungkin ada gejala bakteri di dalamnya,” kata Mugira kepada DailySulteng.com melalui pesan WhatsApp, Minggu (28/9/2025).
Ia menekankan, dalam satu kali pengantaran, makanan MBG dibagikan dalam jumlah besar, namun kasus keracunan tidak selalu menimpa semua penerima. “Berarti memang ada pengaruh daya tahan tubuh anak-anak,” sambungnya.
Meski begitu, Mugira mengaku terbuka terhadap usulan masyarakat agar sistem pengelolaan dapur diperbaiki, mulai dari proses pembelanjaan, pemilihan bahan baku, cara pengolahan, hingga kebersihan wadah makanan.
“Dalam setiap SPPG sudah ada ahli gizi dan chef bersertifikat. Mereka bersama-sama menjaga kualitas bahan baku dan kebersihan dapur,” tegasnya.
Mugira yang juga Ketua Yayasan Bakti Semesta Bahagia menilai, program MBG sejatinya membawa manfaat besar bagi masyarakat, terutama di daerah terluar.
“Program ini sangat bagus karena banyak anak-anak kita sangat antusias. Di Donggala, kami punya dua dapur kemitraan di Kecamatan Dampelas dan Rio Pakava, dengan sekitar 1.500 penerima manfaat sejak 22 September lalu,” ungkapnya.
Ia berharap, pemerintah tidak menghentikan program MBG, melainkan memperkuat sistem evaluasi dan pengawasan agar tujuan utama tercapai.
“Kalau dikelola dengan baik, program ini tidak hanya membantu anak-anak mendapatkan gizi seimbang, tapi juga membuka lapangan kerja serta mendorong sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan,” pungkas Mugira.
